voucher tagihan shopee 451Jutaan kata 185365Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek 2d cicak》
Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.
Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers.
"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.
Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.
Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.
Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.
Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu
Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******Jakarta, CNN Indonesia--
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.
"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.
"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.
Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.
Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.
"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.
"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.
Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya.
Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.
Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.
Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.
"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).
Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.
[Gambas:Video CNN]
"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).
Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.
Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.
"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.
(del/agt)Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******Jakarta, CNN Indonesia--
Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.
"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.
Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.
"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.
Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.
[Gambas:Video CNN]
Label:rajaslot666、pelunasan kredivo lebih awal、pinjol yg ga ribet
Terkait:orang bisu 2d togel、gacor abis slot、cara dapat uang dari iklan、bintang138、x500、77asia slot、buku mimpi 2d ular、cara dapatkan uang di shopee、slot game slot、05 erek2
bab terbaru:slot paling gacor maxwin(2024-05-20)
Perbarui waktu:2024-05-20
《erek erek 2d cicak》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot vip 88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek 2d cicak》bab terbaru。